Harga bahan bakar minyak resmi naik mulai pukul 00.00 tengah malam ini. Pemerintah mengumumkan kenaikan itu dalam konferensi pers di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5) malam. Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu turut hadir saat pengumuman dibacakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.
Sebagaimana disampaikan Purnomo, bahan bakar jebis premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Sedangkan solar dari harga lama Rp 4.300 menjadi Rp 5.500 per liter. Sedangkan minyak tanah dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500 per liter.
Dua jam sebelum pengumuman kenaikan harga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil seluruh gubernur. Gubernur Kalimatan Selatan dan DI Yogyakarta tidak hadir dalam rapat terbatas yang digelar di Gedung Sekretariat Negara tersebut. Dalam rapat Presiden menegaskan agar tiap daerah mensosialisasikan kenaikan harga BBM dan peluncuran dana bantuan langsung tunai di tiap daerah

Menjelang diberlakukannya harga bahan bakar minyak yang baru, antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Jakarta, Jumat (23/5) malam. Mereka yang ada dalam antrean mengaku sengaja menyerbu SPBU karena mendengar informasi harga minyak akan naik.
SPBU di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, misalnya, sejak pukul delapan malam mobil dan sepeda motor sudah berjejer. Bahkan, antrean di SPBU Jalan Pramuka, Jakarta Timur, mencapai lebih dari 100 meter.
Hingga menjelang tengah malam, pemandangan di Jakarta tak hanya dipenuhi padatnya sepeda motor dan mobil di SPBU. Empat jam sebelum tengah malam, sejumlah SPBU sudah memasang papan bertuliskan “Mohon Maaf Premium Habis”. Belum bisa dikonfirmasi apakah SPBU yang memasang tulisan tersebut memang benar-benar kehabisan persediaan atau menunggu harga bensin naik, sehingga keuntungan bisa berlipat ganda.
Kondisi yang sama juga terjadi di sejumlah daerah. Di SPBU Jati, Kota Padang, Sumatra Barat, antrean sudah berlangsung sejak petang hari agar bisa mengisi penuh tangki kendaraan. Padahal, di SPBU ini berlaku pembatasan pembelian BBM.
Situasi yang sama juga terjadi di Madiun, Jawa Timur. Antrean panjang di sejumlah SPBU sudah berlangsung sejak petang agar pengguna kendaraan masih bisa membeli BBM dengan harga lama.
Di Semarang, Jawa Tengah, menjelang malam jumlah kendaraan yang mendatangi SPBU makin ramai. Antrean panjang tampak di SPBU Jalan Ahmad Yani, Sampangan, dan Gajah Mungkur. Meski harus menunggu lama karena panjangnya antrean, para pengguna kendaraan tetap bersabar.
Hampir semua SPBU di Yogyakarta juga dipadati beragam jenis kendaraan bermotor sejak pukul tujuh malam. Semakin malam antrean makin panjang dan sudah memakan setengah badan jalan, sehingga mulai mengganggu arus lalu lintas.
Di Kota Bengkulu, antrean di SPBU Jalan Pangeran Natadirja sudah mencapai lima kilometer. Hingga malam hari di salah satu SPBU yang masih beroperasi dari lima SPBU yang ada, pengguna kendaraan masih terus berdatangan. Akibatnya polisi harus turun tangan mengatasi kemacetan di ruas jalan menuju SPBU.
Antrean panjang juga terjadi di dua SPBU di Jalan Kartini dan Jalan Sisingamaraja, Palu, Sulawesi Tengah. Menjelang pengumuman kenaikan harga BBM, dua SPBU ini dipadati pengguna kendaraan bermotor. Polisi pun disiagakan agar tidak terjadi keributan

Pendidikan gratis merupakan wacana yang dikembangkan pemerintah pada awal 2005 untuk mendukung kenaikan harga BBM. Asumsinya adalah harga BBM di Indonesia sangat rendah karena negara memberikan subsidi sangat besar (mencapai Rp 89 triliun/tahun)

Bila harga BBM naik, maka subsidi yang besar itu dapat dialihkan untuk membiayai bidang pendidikan dan kesehatan sehingga keduanya bisa gratis. Wacana itu mendapat dukungan sejumlah aktivis prodemokrasi melalui iklan terbuka di media massa. Mereka meyakini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (populer disingkat SBY-JK) tulus di dalam menepati janji-janji pendidikan dan kesehatan gratis.

Secara akal sehat, asumsi tersebut mudah diterima, terutama bila dasarnya hanya ekonomi semata. Seorang akuntan akan dengan mudah membukukan pengeluaran dari yang semula untuk subsidi BBM kemudian dialihkan untuk subsidi pendidikan dan keseharian dengan jumlah yang sama sehingga pendidikan dan kesehatan bisa gratis beneran.

Namun, yang terjadi di lapangan tidak demikian. BBM dalam satu tahun naik dua kali, tapi pendidikan dan kesehatan tetap tidak gratis! Mengapa? Karena keputusan menaikkan harga BBM bukan sekadar pertimbangan ekonomis saja, tapi jauh lebih penting adalah pertimbangan politik. Maka yang terjadi kemudian adalah pengalihan dana subsidi BBM ke sektor lain, bukan sekadar kalkulasi ekonomis semata, tapi politis. Pertimbangan politik menyatakan bahwa dana subsidi BBM tidak dialihkan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan, tapi untuk membayar bunga dan cicilan utang.

Bila pertimbangannya adalah ekonomi semata dan logika yang dibangun konsisten memihak orang miskin, maka mestinya besaran dana subsidi BBM yang dipotong itu dialihkan sepenuhnya untuk pembiayaan kebutuhan sosial dasar sehingga untuk bidang pendidikan dan kesehatan betul-betul gratis. Tapi, kenyataannya adalah besaran dana kompensasi BBM untuk program sosial dasar hanya sekitar 15 persen saja dari besaran subsidi BBM yang dipotong, yaitu kompensasi untuk kebutuhan pangan sebesar Rp 5,4 triliun, kesehatan sebesar Rp 2,17 triliun, dan pendidikan Rp 5,6 triliun. Dengan pengalihan dana subsidi BBM yang sangat kecil itu, maka pendidikan dan kesehatan tidak mungkin gratis.

Lalu ke mana larinya dana hasil pemotongan subsidi BBM yang tidak dialihkan untuk kebutuhan sosial dasar tersebut? Untuk bayar utang (luar dan dalam negeri)! Pertanyaan berikutnya adalah mengapa pilihan bayar utang itu justru diprioritaskan dan meminta pengorbanan semua warga, utamanya kaum miskin? Itulah masalah politis!

Niat

Pasca kenaikan BBM (1/3/2005) muncul niat untuk melaksanakan pendidikan gratis. Tapi, entah bagaimana proses politik yang terjadi, wacana itu hilang dan kemudian muncul BOS (bantuan operasional sekolah). Sumber BOS berasal dari dana kompensasi kenaikan BBM tadi. Munculnya BOS ini memupus harapan masyarakat terhadap konsep pendidikan gratis. Jika semula kompensasi kenaikan harga BBM itu akan dialokasikan untuk 9,6 juta murid tidak mampu, dengan adanya BOS dana itu dibagi rata untuk semua sekolah sesuai dengan jumlah murid. Konsekuensinya masing-masing sekolah mendapat bagian terbatas sehingga tidak bisa untuk menggratiskan semua murid.

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto dalam dialog di TVRI (5/10/2005) mengakui bahwa BOS hanya mampu meng-cover sepertiga dari biaya operasional sekolah. Artinya, tidak seluruh kebutuhan operasional sekolah dapat di-cover dari BOS. Konsekuensinya adalah sekolah masih diizinkan untuk menarik biaya lagi dari masyarakat. Meskipun dalam aturan dijelaskan bahwa yang boleh menarik SPP itu hanya sekolah-sekolah yang sebelum ada BOS, SPP-nya di atas BOS dan besaran pungutan adalah selisih antara BOS dengan SPP sebelumnya, tapi kenyataannya di lapangan semua sekolah tetap memungut SPP dari murid. Hanya sedikit yang gratis benar.

Ketidaktegasan aturan inilah yang merupakan celah bagi pihak sekolah untuk tetap memungut biaya dari murid. BOS bagi orangtua murid justru menyusahkan mereka. Sebab, ketika menuntut pendidikan gratis dijawab pemerintah, ”Kan sudah ada BOS”. Tapi ketika tanya ke sekolah, dijawab: ”BOS tidak mencukupi untuk menggratiskan murid”.

Bagi orangtua murid, BOS itu pun berarti ”bikin orangtua susah”. Wajar bila sebagian murid SMPN III, Kasihan Bantul, DI Yogyakarta, medio Oktober, mogok menolak kenaikan SPP dari Rp 20.000 menjadi Rp 27.000, karena kenaikan itu terjadi justru setelah ada BOS. Dan ironisnya, Sunari SPd, kepala sekolah setempat, menyatakan, ”Tak dapat mengubah biaya SPP”. Bagi sekolah, BOS rupanya singkatan dari ”buat/biang obyekan sekolah”.

Pascakenaikan harga BBM 1 Oktober 2005, posisi orangtua murid makin susah. Ongkos transportasi umum naik 100 persen. Padahal kita semua tahu, pelajar pengguna transportasi umum itu justru berasal dari keluarga miskin yang menurut jargon pemerintah akan diselamatkan melalui kenaikan BBM. Tapi, sebaliknya, mereka justru memikul beban ganda dari kenaikan harga BBM tersebut. BOS tidak mampu meng-cover biaya transportasi bagi murid yang miskin dan gurunya pun tidak sempat berpikir ke sana.

Kesalahan pemerintah adalah tidak konsisten membuat kebijakan. Subsidi BBM dipotong, katanya untuk kaum miskin, tapi ternyata untuk bayar utang. Pendidikan dan kesehatan belum gratis, namun sudah bagi-bagi uang Rp 100.000/KK yang menimbulkan masalah dan menaikkan gaji DPR dan pejabat. Mestinya dana itu dikonsentrasikan dulu untuk pendidikan dan kesehatan, setelah keduanya beres, baru buat program lain. Sebab bila pendidikan dan kesehatan betul-betul gratis-tis (bukan cuma jargon), maka orang miskin sebetulnya sudah tertolong.

Jalan keluar

Bagaimana jalan keluarnya?

Pertama, pemerintah harus konsisten, dana subsidi BBM yang dipotong itu hendaknya dialihkan untuk pelayanan kebutuhan sosial dasar, bukan untuk bayar utang. Juga bukan untuk kenaikan gaji pejabat negara. Sebab yang paling menderita atas kenaikan BBM itu adalah masyarakat, bukan kreditor dan pejabat. Penggratisan tidak berarti menutup partisipasi publik karena partisipasi publik ditekankan pada perencanaan dan kontrol. Sedangkan partisipasi dalam bentuk pendanaan bisa melalui sumbangan sukarela. Namanya sukarela tidak boleh dipaksa. Tapi, yang mampu juga tidak boleh berpura-pura miskin. Jadi pemerintahnya harus konsisten agar warganya peduli.

Kedua, mulailah mengembangkan pajak progresif yang hasilnya untuk membiayai pendidikan bermutu dan gratis untuk semua (kaya dan miskin). Jangan salah mengerti bahwa yang kaya kok disubsidi. Mereka juga bayar sekolah, tapi melalui pajak yang tinggi. Itu semua bukan utopia, tapi bisa terlaksana, seperti di negara-negara kesejahteraan asal pengelolaannya sungguh-sungguh dan jujur. Jangan petugas pajaknya saja yang kaya raya.

Ketiga, pemerintah harus kreatif dan jeli dalam melaksanakan program. Masalah DO tidak bisa dipecahkan dari lingkup sekolah saja, tapi bisa melalui peningkatan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, program-program padat karya perlu diciptakan untuk kaum miskin agar ekonomi mereka tetap berputar sehingga punya semangat menyekolahkan anaknya. Nelayan—yang nyata-nyata kaum miskin—diberikan subsidi bahan bakar agar masih tetap bisa melaut.

Keempat, saatnya pemerintah/pemda menyediakan angkutan umum khusus pelajar (di kota dan desa) yang biaya operasionalnya ditanggung pemerintah/pemda. Atau membangun jalur khusus sepeda untuk melayani jarak pendek (kurang dari 5 km) agar warga miskin tidak terancam DO karena tidak mampu bayar ongkos transportasi yang lebih besar daripada SPP-nya.

Sekarang di pedesaan dan kalangan miskin kota terjadi karena mahalnya ongkos transportasi. Bila tidak mau menempuh keduanya itu, maka betul juga bunyi SMS nakal: SBY–JK itu singkatan dari ”susah bensin ya jalan kaki”! Kata orang Yogya ini akibat dari BBM=bola-bali mundak (berulang kali naik) sehingga hidup ”sengsara bersama Yudhoyono”.

Warga yang biasa menggunakan minyak tanah untuk memasak saat ini harus menambah pengeluaran seiring dengan naiknya harga bahan bakar minyak. Namun jangan khawatir karena kini ada energi alternatif yang bisa digunakan, yakni menggunakan biji jarak. Di Malang, Jawa Timur, banyak warga yang sudah menggunakan kompor biji jarak.

Kompor berbahan bakar biji jarak diciptakan oleh Eko Widaryanto. Berawal dari keprihatinan tingginya harga minyak tanah, dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, ini mulai melirik potensi biji tanaman jarak. Serangkaian uji coba dilakukan untuk mengembangkan kompor berbahan bakar buah tanaman ini.

Dengan menggunakan biji jarak, biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil ketimbang memakai minyak tanah. pohon jarak sebanyak 40-70 batang dapat digunakan sebagai bahan bakar selama setahun. “Dibandingkan dengan minyak tanah, biji jarak lebih murah karena kalau dikonversi harganya cuma Rp 1.500 per kilogram kupasan. Untuk penggunaan selama lima jam memasak,” kata Eko.

Sementara biji jarak kering sebanyak 200 gram mampu menyalakan api selama satu jam penuh. Bahkan untuk mendidihkan 1,5 liter air cukup dalam waktu delapan menit. Selain murah, biji jarak pengganti kompor bahan bakar ini juga tidak kalah kualitasnya dengan minyak tanah.

Pengembangan kompor biji jarak yang telah dipatenkan di Universitas Brawijaya ini seolah memberi harapan baru bagi para produsen kompor minyak tanah di Kota Malang. Produksi kompor kembali bergairah setelah sempat terpuruk akibat gejolak harga minyak tanah dan konversi gas elpiji.

Briket tandan kosong kelapa sawit yang memiliki nilai bakar standar bahan bakar yakni di atas 5000/kal/gr dapat dipakai sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah.
Briket yang diteliti Arganda Mulia, mahasiswa program pasca sarjana teknik kimia Universitas Sumatera Utara (USU) itu telah memiliki syarat sebagai bahan bakar dan telah melewati pengujian kadar CO x, NO x dan SO x.

Briket tandan kosong kelapa sawit ini didesain memiliki bentuk selinder mirip kaleng susu, berwarna hitam dengan ketinggian rata-rata 8 Cm.Dikatakannya, briket ini diolah dari serbuk-serbuk tandan kelapa sawit yang telah dihaluskan, dicetak di suatu percetakan dengan bantuan perekat organik yang memperkuat ikatan-ikatan antarmolekul serbuk briket.

Kemudian briket dikeringkan agar permukaan briket menjadi lebih kuat, ujarnya.
Sebagai bahan bakar, faktor keamanan bagi lingkungan turut diperhatikan.
Menurut dia, briket tandan kelapa sawit ini telah melewati beberapa pengujian standar yang biasa dilakukan terhadap bahan bakar umumnya.
Misalnya pengujian kadar gas nitrogen, kadar karbon monoksida, kadar gas sulfur dan hasil yang diperoleh masih dalam batas ambang kewajaran yang aman bagi lingkungan, katanya.
Selain itu dia juga mengatakan, faktor ekonomis benar-benar menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahan baku briket.
Briket juga dapat dibuat dari sampah, rumput, ilalang, cangkang kelapa sawit dan masih banyak bahan-bahan organik lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar briket terutama yang merupakan bahan organik.
Dikatakannya, briket tandan kelapa sawit ini masih dalam pengembangan skala laboratorium.
Meskipun demikian, apabila pemerintah serius mensosialisasikan briket tandan kelapa sawit ini, produksi secara industri dapat terwujud dan kebutuhan pasok energi pengganti minyak dapat dikurangi.
Harga briket ini juga relatif lebih murah dibanding minyak tanah, meskipun briket tandan kelapa sawit ini belum dipasarkan secara bebas dan diperjual belikan secara komersial.
Namun usaha ke sana terus dilakukan mengingat pertimbangan semakin ber kurangnya sumber-sumber energi pada masa depan.
Sehubungan itu perlu kerja keras untuk menemukan sumber-sumber energi baru untuk generasi penerus bangsa.

Rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM, tidak membuat Ara Manis, salah seorang warga Jl. Kampung Dalam No. 8, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh Padang, merasa was-was. Ibu empat orang anak ini mengaku santai-santai saja seandainya pemerintah akan menaikkan harga BBM.

Sejak dua tahun silam, ia mulai menggunakan serbuk kayu sebagai bahan bakar untuk memasak kebutuhan sehari-hari seperti masak nasi, lauk-pauk, dan air. Kebiasaan tersebut sudah diperolehnya sejak 1974 dari ibunya. Dahulu digunakan serbuk padi sebagai bahan bakar untuk memasak.

“Karena sekarang serbuk padi sulit dicari, jadi diganti dengan serbuk kayu,” ungkapnya.Ara Manis mengaku, menggunakan serbuk kayu jauh lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan kompor minyak. Jika menggunakan kompor minyak ia memerlukan 2 liter minyak tanah per hari yang dibeli seharga Rp2.500 per liternya. Rata-rata tiap bulan ia perlu mengeluarkan uang Rp150 ribu, hanya untuk minyak tanah.

Tapi sejak beralih menggunakan serbuk kayu, Ara tak perlu mengeluarkan uang sepersenpun, cukup bermodalkan korek api saja.Peralatan yang digunakan hanya sebuah kaleng cat berukuran 5kg, dan di bawahnya diberi lubang, kemudian pada bagian atas ditambah 2 batang besi yang berfungsi sebagai tungku, dan sebuah botol sebagai pencetak ruang di dalam kaleng. Caranya, Botol dimasukkan ke dalam kaleng, kemudian diisi serbuk kayu, lalu dipadatkan. Kemudian botol dikeluarkan dari dalam kaleng.

Ia mengaku serbuk kayu yang digunakannya itu didapat dari sebuah usaha perabot yang berada tidak jauh dari rumahnya. Serbuk kayu tersebut tidak dibeli, melainkan diminta kepada pemilik usaha perabot.

“Jadi uangnya dapat dihemat dan dapat digunakan untuk keperluan lainnya,” katanya.Satu gantang serbuk kayu dapat bertahan selama 1,5 jam dan dapat digunakan untuk masak nasi sebanyak 2 liter. Dalam seminggu ia memerlukan sekarung serbuk kayu. Namun tidak ada masyarakat sekitar melakukan hal yang serupa, padahal di daerah itu banyak terdapat usaha perabot yang serbuknya dapat digunakan sebagai alternatif pengganti BBM

VALENCIA, SENIN – Pemanasan global merupakan sesuatu yang tak terbantahkan lagi dan dapat menimbulkan dampak sangat mengerikan. Demikian salah satu pernyataan dalam laporan terakhir Panel PBB untuk Perubahan Iklim atau United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang diumumkan di Valencia, Sabtu (19/11).

Sekretaris Jendral PBB Ban Ki Moon menantang pemerintah negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan aksi nyata mengatasi ancaman tersebut. Ia mengajak para pengambil kebijakan untuk merespon temuan ini dalam konferensi perubahan iklim di Bali yang akan digelar awal Desember 2007.

“Sangat mendesak, usaha global harus dilakukan,” ujar Ban Ki-Moon, Sekretaris Jendral PBB. Ia berharap para pengambil kebijakan dari seluruh dunia dapat merespon temuan ini dalam konferensi perubahan iklim yang akan digelar di Bali mulai 3 Desember 2007.

Mengerikan

Laporan tersebut menyebut manusia sebagai biang utama pemanasan global. Emisi gas rumah kaca mengalami kenaikan 70 persen antara 1970 hingga 2004. Konsentrasi gas karbondioksida di atmosfer jauh lebih tinggi dari kandungan alaminya dalam 650 ribu tahun terakhir.

Rata-rata temperatur global telah naik 1,3 derajat Fahrenheit (setara 0,72 derat Celcius) dalam 100 tahun terakhir. Muka air laut mengalami kenaikan rata-rata 0,175 centimeter setiap tahun sejak 1961.

Sekitar 20 hingga 30 persen spesies tumbuh-tumbuhan dan hewan berisiko punah jika temperatur naik 2,7 derajat Fahrenheit (setara 1,5 derajat Celcius). Jika kenaikan temperatur mencapai 3 derajat Celcius, 40 hingga 70 persen spesies mungkin musnah.

Meski negara-negara miskin yang akan merasakan dampak sangat buruk, perubahan iklim juga melanda negara maju. Pada 2020, 75 juta hingga 250 juta penduduk Afrika akan kekurangan sumber air, penduduk kota-kota besar di Asia akan berisiko terlanda banjir dan rob. Di Eropa, kepuanahan spesies akan ekstensif. sementara di Amerika Utara, gelombang panas makin lama dan menyengat sehingga perebutan sumber air akan semakin tinggi.

Kondisi cuaca ektrim akan menjadi peristiwa rutin. Badai tropis akan lebih sering terjadi dan semakin besar intensitasnya. Gelombang panas dan hujan lebat akan melanda area yang lebih luas. Risiko terjadinya kebakaran hutan dan penyebaran penyakit meningkat.

Sementara itu, kekeringan akan menurunkan produktivitas lahan dan kualitas air. Kenaikan muka air laut akan memicu banjir lebih luas, mengasinkan air tawar, dan menggerus kawasan pesisir.

Kekhawatiran dunia meningkat setelah harga minyak mentah dunia, Rabu [23/04] mendekati 120 dolar AS per barel meski produsen minyak mentah dunia menyerukan untuk tetap tenang.

Seorang analis mengatakan, melemahnya dolar AS, karena suplai di Nigeria berkurang dan keengganan Negara-Negara produsen minyak mentah dunia (OPEC) meningkatkan produksi telah memicu harga minyak mentah menguat.

Harga minyak mentah utama jenis Light Sweet penyerahan Juni naik empat sen menjadi 118,11 per dolar AS. Kontrak Mei pada Selasa bahkan mencapai 119,37 dolar AS per barel.

Kekhawatiran atas suplai global terlihat dalam kontrak perdagangan di New York yang telah memicu harganya naik lebih dari 57 dolar AS. Harga minyak di New York dan London telah meningkat tajam pada minggu lalu. Harga minyak mentah Laut Utara penyerahan Juni naik lima sen menjadi 116 dolar AS per barel setelah mencapai posisi 115,95 per dolar pada Selasa lalu.

Sentimen pasar sangat bullish dalam jangka pendek, kata Senior Prinsipal of Purvin dan Gertz Energy Consultancy di Singapura, Victor Shum. Melemahnya dolar AS, berkurangnya suplai minyak dari Nigeria juga mendorong harga minyak mentah itu naik, katanya.

Shum mengatakan, kekhawatiran meningkat karena kenaikan harga minyak yang cukup besar dan cukup cepat. Para 74 menteri yang menghadiri pertemuan Forum Energi Internasional di Roma, mengatakan, harga minyak mentah harusnya dapat diterima produsen maupun konsumen untuk menjamin pertumbuhan ekonomi global, terutama di negara-negara berkembang.

Presiden AS George W. Bush menyatakan kekhawatiran atas tinggi harga minyak di pasar. Menteri Perminyakan Arab Saudir, Ali al-Naimi menyerukan tenang dalam menghadapi harga minyak yang terus menguat.

Masalah utama kenaikan harga minyak mentah itu karena kapasitas produksi yang tersedia terbatas, ucapnya.

Arab Saudi yang merupakan produsen terbesar dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Mentah Dunia (OPEC) mengatakan, rencana kenaikan kapasitas produksi sebesar lima juta barel per hari.

Sekjen OPEC Abdalla Salem El-Badri mengatakan, OPEC akan berusaha mendorong kapasitas produksi sebesar 9 juta barel. Produksi OPEC saat ini mencapai 32 juta barel per hari